Pada 14 April 2023, KN-LWF menyelenggarakan Konsultasi Publik dengan topik Konsultasi dan Bantuan Hukum Advokasi. Kegiatan ini bertempat di Gedung Lutheran Study Centre KN-LWF di Pematang Siantar, pertemuan tatap muka ini juga diikuti peserta yang hadir melalui sambungan virtual zoom. Para peserta merupakan orang yang bertugas di Kantor Pusat gereja anggota KN-LWF, terutama pada bagian yang bersinggungan dengan persoalan HAM, Hukum, maupun advokasi isu-isu publik. Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini meliputi presentasi, sharing pengalaman, dan diskusi. Aksi-aksi intoleran dan pelanggaran terhadap kemerdekaan beragama dan berkeyakinan masih sangat marak di Indonesia.
     Para peserta menceritakan berbagai persoalan yang dihadapi tiap-tiap gereja, mulai dari penyegelan rumah ibadah, persoalan yang didasarkan atas ketiadaan sertifikat tanah, tanah yang sudah dibeli secara sah diserobot oleh perusahaan, penutupan serta pembakaran rumah ibadah yang berujung konflik berkepanjangan sampai hari ini. Setelah peserta membagi dan menceritakan pengalaman mereka, Bapak Daulat Sihombing, S.H, M.H., (pakar/praktisi Hukum dan Advokasi) sebagai fasilitator dalamtopik pembahasan membeberkan bahwa dari pengalaman gereja-gereja, maupun hasil analisanya, persoalan ini bukan hanya persoalan hukum semata. “Ada banyak aspek atau variabel dalam penegakan dan perjuangan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, bahkan satu yang utama adalah aspek politik” tegas beliau. “Gereja hendaknya memperkuat diri, memperkaya kapasitas pengetahuan dan keterampilan, dan melakukan pemberdayaan dalam aspek-aspek politik, sosiologi, ekonomi, dan hukum, sehingga kekuatan gereja yang ada pada jemaat terbentuk secara konkret melaku lembaga pemberdayaan gereja” tambahnya lagi.
     Topik pembahasan dalam kegiatan hari ini telah menggugah pemahaman para peserta mengenai Hukum dan Advokasi serta menambah pengenalan akan persoalan HAM yang sedang dan telah dihadapi oleh gereja hingga saat ini. Kegiatan ini menjadi salah satu ruang partisipasi dalam merespon persoalan publik serta memperoleh masukan dari pihak-pihak terhadap rencana layanan konsultasi-bantuan hukum advokasi KN-LWF.